Spiritual

DEKLARASI STOCKHOLM TAHUN 1972 PDF

Abstrak. Dekade setelah Deklarasi Stockholm tahun dan kemudian Rio de Jenairo pada tahun dapat dikatakan sebagai titik awal. Reaffirming the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, adopted at Stockholm on 16 June , and seeking to build upon it. Deklarasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Padahal, 20 tahun sebelumnya, istilah lingkungan hidup itu sendiri belum begitu dikenal Lingkungan Hidup Sedunia I di Stockholm, Swedia pada bulan Juni

Author: Maulabar Faejinn
Country: Italy
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 2 May 2017
Pages: 134
PDF File Size: 7.2 Mb
ePub File Size: 4.54 Mb
ISBN: 869-9-99816-953-6
Downloads: 44855
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Molar

Di sejumlah perguruan tinggi, perhatian terhadap lingkungan hidup juga mulai berkembang antara lain dengan dibentuknya lembaga yang bergerak di bidang penelitian masalah lingkungan, yakni Pusat Studi dan Pengelolaan Lingkungan Delkarasi dan Pusat Studi Lingkungan ITB. Padahal, 20 tahun sebelumnya, istilah lingkungan hidup itu sendiri belum begitu dikenal.

Celebrating Indonesia: Fifty Years with the Ford Foundation, – PDF Free Download

Untuk itu, pada tahun dibentuk Pusat Studi Lingkungan PSL yang tersebar di berbagai perguruan tinggi Meskipun secara struktural tetap di bawah dan bertanggung jawab pada universitasnya masing-masing, PSL memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan lingkungan hidup. Periode ini merupakan pancawarsa menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan perhatian utama diarahkan pada upaya pembinaan kemitraan kelembagaan.

Pada periode ini beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan lingkungan dihasilkan oleh berbagai instansi sektoral. Secara internal, langkah-langkah strategis yang diambil Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup pada masa kepemimpinan Dr. Juwono Sudarsonodan dr. Program ini telah menghasilkan 72 orang sarjana program Strata 2 Magister dan 9 orang dalam program Strata 3 Doktoral di bidang kependudukan dan non-kependudukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Konferensi Stockholm mengkaji ulang pola pembangunan konvensional yang selama ini cenderung merusak bumi yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tekanan kependudukan di negara berkembang, pola konsumsi yang berlebihan di negara maju, serta ketimpangan tata ekonomi internasional.

Sejarah Kementerian Lingkungan Hidup : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada periode ini, seperangkat peraturan perundangan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari UU No. Konsep lingkungan hidup manusia yang diperkenalkan menekankan perlunya langkah-langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, menghapuskan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan yang diderita sebagian besar manusia di negara berkembang.

Bila lingkungan dan sumber daya alam tidak mendukung penduduk dan menunjang sumber daya manusia atau sebaliknya, maka pembangunan mungkin saja dapat berjalan, namun dengan risiko timbulnya ancaman pada kualitas dan daya dukung lingkungan. Masalah kependudukan tidak hanya dilihat dari segi demografi semata-mata seperti: Penyusunan RUU Lingkungan Hidup telah dimulai pada tahun disertai persiapan pembentukan kelompok kerja hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

  INTERRAIL TIMETABLE PDF

Panitia yang diketuai oleh Prof. Lingkungan hidup dirasakan perlu ditangani secara lebih fokus sehubungan dengan semakin luas, dalam dan kompleksnya tantangan pada era industrialisasi dan era informasi dalam PJP Kedua yang dimulai pada Pelita VI.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup sekarang Pengelolaan lingkungan pada era Kabinet Indonesia Bersatu yang dimulai pada tahun menempatkan Ir.

Setiap proyek yang diperkirakan memiliki dampak penting diharuskan melakukan studi analsis mengenai dampak lingkungan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota mengakibatkan turunnya ketahanan ekologis perdesaan dan menaikkan tingkat deklarais kota. Perubahan di bidang kependudukan sangat berpengaruh dalam bidang lingkungan hidup. Dalam kebijaksanaan tersebut, dijelaskan pula bahwa masalah kependudukan dipengaruhi pula oleh factor lingkungan hidup.

Kebijaksanaan dasar yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan ini akan tetap menjadi pegangan dalam pengelolaan deklarask hidup pada Pelita VI dan pelita-pelita selanjutnya. Dalam Periode KLH ini yang nampak gencar dilakukan adalah pemasyarakatan pembangunan berkelanjutan tahn seluruh bidang kegiatan kependudukan dan lingkungan hidup pada periode tersebut ditujukan untuk menopang pembangunan berkelanjutan ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pengembangan atau yang lebih popular dengan sebutan Konferensi Tingkat Tinggi KTT Bumi di Rio de Janeiro pada bulan Juni Alexander Sonny Keraf adalah: Penyusunan SARLITA Daerah sektor lingkungan hidup dilakukan oleh masing-masing provinsi sehingga diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia relatif belum lama dan baru dirintis deklaraxi Pelita III. Penduduk yang banyak tidak selamanya dapat dianggap sebagai beban.

Akan tetapi pendekatan yang dilakukan masih bersifat sektoral dengan perhatian terhadap aspek pengelolaan lingkungan yang masih belum memadai. Sementara itu, perhatian terhadap lingkungan hidup dikalangan perguruan tinggi dirintis oleh Universitas Padjadjaran Bandung melalui pendirian Lembaga Ekologi pada tanggal 23 September Sementara itu, keanekaragaman kelompok dan ketimpangan ekonomi semakin mempertinggi persaingan dan konflik kepentingan.

Keberadaan lembaga yang khusus mengelola lingkungan hidup dirasakan dek,arasi agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun di daerah lebih terjamin. Reformasi membawa perubahan secara dramatis dalam sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia, sejalan dengan itu, terjadi perubahan dalam sistem kepemerintahan.

Hasil utama pengembangan lingkungan hidup ini dekllarasi pada munculnya kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat. Dalam periode ini telah dilakukan persiapan penyusunan perangkat perundangan dan kelembagaan yang menangani pengelolaan lingkungan hidup.

Pengembangan kelembagaan disertai upaya peningkatan deklarrasi sumber daya manusia dilakukan melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, kursus-kursus dan pelatihan serta pengembanan sistem dan penyebaran informasi kependudukan dan lingkungan hidup.

  MALA SKOLA ELEKTRONIKE PDF

Sementara itu, kegiatan dsklarasi yang makin pesat disertai makin meningkatnya dampak terhadap lingkungan menuntut dibentuknya sebuah badan yang lebih bersifat operasional. Sedangkan di bidang lingkungan hidup, telah dikeluarkan PP No. Di dalam periode ini pula, muncul gagasan bahwa kependudukan dan lingkungan hidup merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berkenaan dengan itu, maka sasaran pembangunan lingkungan diarahkan pada: Sebagai tindak lanjutnya, berdasarkan Keppres No.

Sejarah Kementerian Lingkungan Hidup.

Celebrating Indonesia: Fifty Years with the Ford Foundation, 1953-2003

Pada awal era ini teridentifikasi bahwa penyebab kerusakan lingkungan bersumber dari: Untuk itu, berdasarkan Keppres No. Hasil-hasil dari konferensi ini sangat menekankan perlunya konsep deklafasi berkelanjutan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya untuk pembangunan di masa sekarang, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Namun demikian, dalam waktu yang pendek itu Indonesia telah banyak berbuat untuk mulai mengelola lingkungan hidupnya.

Keragaman ini juga akan memperkaya khazanah bagi pengelola lingkungan di deklarsi pusat yang pada gilirannya berguna dalam pengembangan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Masalah kependudukan dan lingkungan hidup cenderung menjadi makin luas dan kompleks sejalan dengan makin pesatnya laju kegiatan pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya pada pembangunan jangka panjang kedua PJP II.

Hutan semakin stockgolm kualitas dan kuantitasnya akibat over exploitation dan pembakaran. Periode ini disebut sebagai pancawarsa pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup. Tiga tahun kemudian, Presiden mengeluarkan Keppres No.

Periode reformasi ini relatif terjadi dalam kurun waktu yang sangat pendek dan Kementerian Lingkungan Hidup mengalami dua periode kepemimpinan, yaitu: Di lain pihak, adanya urgensi pemulihan ekonomi cenderung menjadi sumber permasalahan. Keppres ini merupakan dasar pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam dengan tugas pokoknya adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik di masa kini maupun di masa mendatang serta implikasi sosial, ekonomi, ekologi dan politis dari pola-pola tersebut.

Masalah kependudukan dan lingkungan hidup cenderung menjadi makin luas dan kompleks sejalan dengan makin pesatnya laju kegiatan pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya pada pembangunan jangka panjang kedua PJP II.